Presiden SBY, Jumat (3/8) pagi di Istana Negara, membuka Munas Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia XIII yang akan berlangsung di Palembang 6-8 Agustus 2007. Pemerintah telah berkomitmen mendorong dan memfasilitasi industri farmasi untuk terus berkembang, kata Presiden.

Jakarta : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (3/8) pagi di Istana Negara Jakarta, membuka Musyawarah Nasional (Munas) Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia XIII yang akan berlangsung di Palembang 6-8 Agustus 2007. Presiden mengatakan pemerintah telah berkomitmen memajukan, mendorong, dan memfasilitasi industri farmasi untuk terus berkembang.

Menurut Presiden SBY, sektor kesehatan adalah prioritas pembangunan yang dijalankan pemerintah dewasa ini. ”Kita ingin derajat kesehatan manusia Indonesia terus meningkat dari masa ke masa. Karena kesehatan adalah salah satu hak dasar manusia, bagian dari quality of life of the people,” kata Presiden. Manusia, lanjut SBY, tidak akan berdaya dan kemudian bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya, memilih profesi, meningkatkan kecerdasannya dan aktivitas sosial lainnya jika tidak sehat. Kesehatan yang baik, nutrisi yang baik , lingkungan masyarakat yang baik, akan membikin bangsa kita, bangsa yang sehat. “Kesehatan adalah salah satu pilar daya saing bangsa,” Presiden SBY menambahkan.

Selain itu, Presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong, menfasilitasi maju dan berkembangnya industri farmasi di Indonesia. ”Tidak ada resep atau kamus pemerintah menghalang-halangi atau menghambat usaha farmasi. Mengapa? Kalau industri farmasi yang anda kelola baik, tentu negara mendapatkan manfaat. Pertama, obat tersedia, negara mendapat penerimaan pajak, lapangan kerja terbuka, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kemiskinan bisa turun,” tegas Presiden.

Presiden SBY juga meminta pengusaha industri usaha farmasi untuk tidak menjadi macan kandang. “Daya saing industri farmasi kita bukan hanya dalam negeri, tapi juga harus mengglobal,” Presiden menegaskan.

Sebelumnya Menkes Siti Fadillah Soepari mengatakan, GP Farmasi dan pemerintah agar bekerjasama dengan erat untuk mencegah peredaran obat palsu dan ilegal yang sangat merugikan kesehatan masyarakat serta industri farmasi nasional. Menkes melaporkan pula bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang apotek rakyat, yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses layanan masyarakat khususnya pelayanan obat pada masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi kerakyatan dan mengurangi pengangguran, dan kebijakan obat murah dan berkualitas.

Sementara itu, Ketua Umum GP Farmasi Anthoni CH Sunaryo melaporkan bahwa penyelenggaraan Munas XIII 2007 akan berlangsung pada 6 – 8 Agustus 2007 di Palembang. Ttemanya ”Pemberdayaan Usaha Farmasi Indonesia Menghadapi Peluang Tantangan Melalui Reposisi Usaha Farmasi untuk Meningkatkan Daya Saing di Era Pasar Bebas”. Tema ini dirancang untuk mengantisipasi persaingan yang makin ketat di era pasar bebas. Saat ini, tambah Anthoni, anggota GP Farmasi Indonesia terdiri dari 205 industri farmasi, 2463 PBF, 7000 apotek, dan 7000 toko obat.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Seskab Sudi Silalahi.